Online : 0751 - 8051034 | baglayananpengadaan@padang.go.id | bpbjpdg@gmail.com

LKPP dan 18 Pemerintah Daerah Susun Rencana Aksi Pengadaan

  • 07 September 2017
  • Admin
  • 478 Kali Dilihat
  • LKPP dan 18 Pemerintah Daerah Susun Rencana Aksi Pengadaan

    Foto : ulp.lkpp.go.id

    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengundang jajaran pemangku kepentingan dari berbagai daerah pada kegiatan bertajuk “Rencana Aksi Daerah: Modernisasi Pengadaan untuk Mewujudkan Value for Money Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” di Bali, Kamis (24/8). Sebanyak 90 peserta dari 18 daerah pun menghadiri acara yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menyusun strategi pengadaan dengan mengaplikasikan konsolidasi pengadaan dan probity advice.

    Kepala LKPP Agus Prabowo menjelaskan, selain mengembangkan business model berbasis mekanisme pasar sebagai upaya menekan jumlah lelang, LKPP juga telah mendorong penerapan strategi pengadaan berupa konsolidasi pengadaan dan probity advice. Strategi pengadaan ini, menurutnya, dapat membantu meningkatkan daya saing dan mempercepat proses pengadaan di daerah. Untuk itu, Agus pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam mendukung pengadaan yang transparan, terbuka, dan bersaing—yang salah satunya—dilakukan melalui skema konsolidasi pengadaan dan probity advice.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak G Patriastomo menyampaikan selayang pandang mengenai probity advice dan konsolidasi pengadaan. Menurutnya, konsolidasi pengadaan dapat mempersingkat waktu dalam proses pelelangan, mengurangi total biaya yang dikeluarkan selama proses pelelangan, dan mengurangi kuantitas kegagalan kontrak.

    Selain itu, lanjut Ikak, konsolidasi pengadaan juga memberikan aksesibilitas kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah, di antaranya melalui kerja sama operasi serta pencadangan paket pengadaan untuk usaha kecil yang sudah diatur dalam Pasal 22 Ayat (3) Huruf c dan Pasal 100 Ayat (4)  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

    Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam mendukung pelaksanaan percepatan dan pengadaan yang bersih, Agus Prabowo bersama  Sekda Kota Malang Wasto dan Sekda Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin pun menandatangani Komitmen Bersama tentang Modernisasi Pengadaan: Probity Advice dan Konsolidasi Pengadaan Mewujudkan Value for Money Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Di samping itu, masing-masing pemangku kepentingan yang hadir juga membuat rencana implementasi probity advice dan/atau konsolidasi pengadaan sesuai dengan kesiapan daerah masing-masing.

    Berita & Foto : ulp.lkpp.go.id